SEMARANG -Untuk mengejar target pendapatan daerah sebesar Rp 22,026 Triliun di tahun 2016, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah menggencarkan berbagai inovasi untuk memenuhinya.
Kali ini, DPPAD Provinsi Jawa Tengah menggandeng Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Tengah untuk turut menyosialisasikan pajak kendaraan bermotor.
Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa pada Tribun Jateng, Minggu (10/4/2016) menjelaskan, kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pada Sabtu (10/4/2016) lalu.
Kesepakatan ini bukan hanya dilaksanakan di tingkat Provinsi Jateng, namun juga di tingkat Kabupaten dan Kota.
Yakni kesepakatan antara Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) DPPAD Se Jateng, dengan Ketua Pengurus Cabang Kabupaten/Kota NU se Jateng.
"Isi dari kerjasama ini adalah agar para Kiai dalam kegiatan pengajian di kalangan warga Nahdlatul Ulama dapat disosialisasikan tentang pajak daerah," katanya.
Sosialisasi pajak daerah tersebut terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Di antaranya terdapat program bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor (KB), program gebyar hadiah dan inovasiPemprov Jateng lainnya.
"Contoh lain ada program pembayaran pajak kendaraan melalui ATM," katanya.(*)
Tribunnews.com
0 comments:
Posting Komentar