Kedatangan Mereka di maksudkan untuk mendorong Kejati Jateng segera usut tuntas adanya dugaan tindak pidana korupsi penyelenggara Negara di 35 kabupten/Kota di Jawa Tengah untuk sgera di usut tuntas .
Ketua LPKAN-RI Jateng Dwi Sofianto kepada media ini mengatakan ,kejati jateng di minta segera berani menindaklanjuti adanya laporan invetigasi atas dugaan tindak pidana korupi pada hasil laporan pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Jateng tahun 2015 tentang kejanggalan laporan keuangan pemerintah daerah di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“kami sudah membawa bukti-bukti berkasnya terkait dugaan korupsi yang di lakukan penyelenggara Negara dan sudah kami serahkan ke Kejati jateng untuk segera bisa di tindaklanjuti , harapan kami kejati Jateng bisa menyelesaikan ini dengan tuntas tanpa tebang pilih “ujarnya.
Menurut Dwi,bahwa pengembalian uang dari hasil korupsi terhadap sangsi pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku sudah di jelaskan pada pasal 4 UUNo ,31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanan korupsi serta penjelasanya di nyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan di pidananya para pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut .
"pada prinsipnya kami tidak bermaksud menolak atau menghalang halangi rencana pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Nasional tersebut,namun ini sebagai bentuk pengawasan dan kontrol agar penyelenggara negara dalam pelaksanaanya bisa terhindar dari jerat Hukum ,namun kalu sudah melanggar ya harus di proses "tandas Dwi.
Dalam pelaporan itu rombongan di terima oleh asisten kejati Jateng ,"berkas ini akan segera kami sampaikan ke bapak kejati untuk segera di tindak lanjuti "bebernya.
Sumber:Koranborgol.Com
0 comments:
Posting Komentar