DPRD Jateng Dorong Pengelolaan BUMD Semakin Optimal
Semarang.Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono menyebut,Saat ini Pemprov Jateng mempunyai 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD ) namun,dalam pengelolaanya asset daerah itu masih jauh dari kata optimal.hal itu di ungkpkanya saat menjadi rasasumber Prime topik yang di siarkan langsung MNC Trijajaya FM di gedung berlian lantai 4 Jl.Pahlawan Semarang dengan tema'Meningkatkan PAD bersama BUMD Jateng Rabu(29/9).
Menurut Budi,tata kelola BUMD selama ini di nilainya masih menjadi PR besar untuk itu,pihaknya akan selalu mendorong Pemprov Jateng untuk lebih giat lagi dalam mengelola aset aset daerah sehingga bisa lebih optimal lagi.
"BUMD,Dari hasil rapat terahir kami, potensi yang kita harapkan dari rencana adalah 528 Miliar,nah kita bisa buat rasio saja 528 Miliar dari pendapatan asli daerah(PAD) itu baru memberikan kontribusi 3,3 persen kalau saya bagi lagi bedasarkan pendapatan akan lebih kecil lagi 1,9 persen artinya,kita masih punya PR yang sangat banyak dalam pengelolaan BUMD ini."katanya.
Kontri busi (PAD )3,3 persen lanjut Budi,masih jauh apa yang di harapkan untuk itu, ia berharap melaui biro perekonomian sebagai OPD yang melakukan pembinaan,pengawasan untuk bisa bekerja lebih optimal.
"Jadi kita punya asset BUMD dengan 11 BMD kita itu nilai asetnya 91,33,77 Triliun tentu ini sebuah hal yang kalau ini kita kelola dengan benar akan menjadi luar biasa,tidak hanya bicara masalah pendapatan ya,tetapi lebih jauh dari pada itu adalah bagaimana mengembagkan ekonomi daerah sesuai dengan amanat PP 54 20017 tentang BUMD bahwa fokus utamanya adalah pendapatan asli daerah termasuk juga menggerakkan ekonomi Daerah ".imbuhnya.
Sementara,Kepala Biro Perekonomian Prov Jateng.
Eddy Sulistyo Bamiyanto menambahkan,Pemprov jateng saat ini mempunyai 11 BUMD dimana rincianya adalah 9 BUMD 1 BUMN dan 1 lagi Persero .
"Ada tiga BUMD yang bergerak di bidang keuangan kemudian yang bergerak dalam penjaminan kredit. Kontribusi kita masih kisaran kecil 3,3 persen oleh karena itu kami mendukung prekonomian di Jateng di Kabupaten/Kota,"jelasnya
Dijelaskan Bram,bisnis yang dikelola pemprov Jateng melalui 11 BUMD dengan aset 91 triliun sebagian besar bisnis yang dikelola oleh perbankan. Dengan tetap berpedoman pada regulasi OJK di harapkan bisa memberikan dukungan lebih.
Menurutnya ada sekitar 51 triliun kredit yang dikucurkan pada masyarakat jateng sangat mendongkrak perekonomian belum lagi dari sektor UMKM.
"Daripendapatan yang di kelola Pemprov jateng dari penyertaan modal awal 3,3 triliun deviden kita sudah 4,3 triliun kalau disertakan dengan modal dasar sudah lebih.
Aetinya ,PAD kita setiap tahun semakin meningkat sebagai OPD semua BUMD selalu kami audit, tidak hanya audit tahunan tapi kepatuhan audit, yang dikeuangan kami melakukan kepatuhan kredit, yang di enam keuangan kami melakukan audit operasional sehingga dari hasil audit kita evaluasi,dari hasil evaluasi apa yang harus dilakukan sehingga nantinya tidak merasa rugi keuangan daerah,"Pungkasnya.
Pada kesempatan yg sama Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang, Dr. Hardi Winoto menjelaskan,
kontribusi PAD Jateng sekitar 2-3 persen dari PAD. PAD kita sekitar 54 persen dari total pendapatan kira-kira 14 triliun itu masih didominasi pajak.
Maka kita harus meningkatkan pendapatan negara bukan pajak antara lain laba BUMD ditingkatkan dan 11 BUMD yang dimiliki Pemprov Jateng juga harus ditingkatkan," jelas Hardi.
Dalam penelitiannya Hardi mengungkapkan bahwa PAD non pajak masih didominasi Bank Jateng dan BKK, perhatikan PRPP baik selama pandemi maupun sebelum pandemi sumbangan sangat rendah bahkan beberapa tahun tidak menyumbangkan pada PAD.
"Maka peran lokasi disekitarnya yang sangat strategis lebih ditingkatkan. Selain itu Trans marga Jateng juga sangat kecil untuk sumbangannya hanya 1-2 persen," papar Hardi
"Potensi alam baik dipermukaan maupun didalam bumi sangat potensial sekali di Jateng, khususnya terkait gas alam untuk dieksplorasi di Jateng. Artinya kita tidak mengandalkan Bank Jateng dan BKK tetapi kendala harus diperbaiki termasuk regulasi yang sangat kurang fleksibel yang harus kita lakukan karena potensi pendapatan negara non pajak antara lain penyewaan lahan yang sangat besar dikuasai oleh BUMD ," tutupnya.
0 comments:
Posting Komentar