Jakarta, HanTer-Meski adanya surat edaran `larangan` dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 115.000 guru perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia tetap membanjiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (13/12/2015).
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, mengatakan, guru-guru yang tergabung dalam PB PGRI berkomitmen untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Menurutnya, hubungan antara PGRI dengan pemerintah akan terus terjalin dengan baik sebagai mitra.
"Sebagai sikap organisasi, seluruh guru di PGRI terus mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa," kata Sulistyo.
Sulistyo menegaskan, ada enam tuntutan guru di Indonesia kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Di antaranya, meminta ketegasan pemerintah untuk tidak menghapus tunjangan profesi guru (TPG) sebagaimana janji mereka sewaktu kampanye di Pemilu Presiden 2014 lalu. Dia juga berharap agar tunjangan profesi guru ini dapat dibayarkan tepat waktu bersamaan dengan gaji guru.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan pengangkatan guru honorer dan lebih tanggap dalam menetapkan penghasilan minimal guru honorer dan swasta. Selain itu, perlunya peningkatan kualifikasi guru ke tingkat S1/D4 dan dilakukan sertifikasi guru dan jabatan, termasuk terhadap mereka yang diangkat setelah 2005.
"Sertifikasi hendaknya dilaksanakan untuk guru honorer yang telah memenuhi syarat sebagai guru tetap sesuai PP Nomor 74/2008," paparnya.
Tuntutan lainnya, guru meminta pemerintah tidak membuat kebijakan yang dapat mempersulit guru. Pemerintah diharapkan terus melindungi guru dari bentuk tekanan, intimidasi serta ancaman yang dapat mengganggu profesionalitas guru. "Kami meminta pemerintah pusat dan daerah memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru non PNS (Pegawai Negeri Sipil)," tegas dia.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang mewakili Presiden Jokowi mendapatkan sambutan yang kurang hangat. Hal itu terjadi lantaran untuk pertama kalinya Presiden tidak menghadiri peringatan HUT PGRI.
Sorakan
Saat membacakan sambutan tertulis Presiden, bukan tepuk tangan yang diterima Menteri asal PDIP Perjuangan itu, tetapi sorakan dari para guru yang hadir. Meski sempat terganggu dengan sorakan, tersebut, namun Puan Maharani tetap melanjutkan pernyataannya.
Puan Maharani mengatakan, profesionalisme guru merupakan faktor utama penentu kualitas pendidikan. Untuk itu, perlu adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik, karena guru merupakan profesi yang perlu keahlian, tangung jawab serta kesetiaan.
"Ditangan kalianlah para guru profesional, masa depan dan peradaban bangsa ditentukan," ujar Puan Maharani.
Menurut dia, guru sebagai ujung tombak pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena selain berperan mentransfer ilmu ke peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh, dan teladan yang baik bagi anak didiknya.
Dia juga mengatakan, pemerintah memiliki komitmen menjaga kesejahteraan dan hak guru. Sejauh ini, kata dia, pemerintah tak pernah melarang guru untuk berorganisasi. "Harus ada kesepahaman antara pemerintah dan guru agar tidak terjadi simpang siur, termasuk soal kabar akan dihapuskannya tunjangan profesi guru," jelasnya.
Salah satu bentuk komitmen pemerintah, lanjut dia, bisa dilihat dengan pembentukan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara khusus menangani guru dan tenaga kependidikan.
"Hal itu bentuk perhatian pemerintah terhadap peranan guru yang sangat penting dalam dunia pendidikan, sehingga dibentuk tempat khusus untuk mewadahi permasalahan dan pengembangan guru ke depan," tukasnya.
0 comments:
Posting Komentar